Fahmi, Fahmi (2026) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN DESTRUKTIF (KOMPRESOR) YANG DILAKUKAN KELOMPOK MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN SIMEULUE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover_FAHMI_NIM.210510225.pdf Download (154kB)
	Text abstrak_FAHMI_NIM.210510225.pdf Download (226kB)
	Text bab 1_FAHMI_NIM.210510225.pdf Download (260kB)
	Text daftar pustaka_FAHMI_NIM.210510225.pdf Download (221kB)
	Text SKRIPSI FAHMI BAKAR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Praktik perikanan destruktif, termasuk bom ikan, sianida, dan kompresor, menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem laut. Penggunaan alat tangkap kompresor memiliki dampak negatif yang nyata. Selain menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat laut seperti terumbu karang, alat ini juga berisiko terhadap kesehatan nelayan. Secara hukum, pengelolaan perikanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Regulasi ini melarang penggunaan alat tangkap destruktif seperti kompresor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan kompresor, menjelaskan faktor yang penyebab nelayan masih menggunakan alat tangkap kompresor serta menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan kompresor di Kabupaten Simeuleu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi lapangan mengenai permasalahan yang dikaji dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan kompresor belum berjalan secara efektif. Meskipun telah terjadi penurunan presentase penggunaannya oleh nelayan kabupaten simeulue, namun praktik penggunaan kompresor diwiliyah tersebut masih tetap berlangsung. Kondisi ini tidak terlepas dari belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Faktor yang menyebabkan nelayan masih menggunakan alat tangkap kompresor yaitu hasil yang melimpah dibandingkan dengan cara yang digunakan oleh nelayan pada umumnya. Hambatan dalam penegakan hukum yaitu kelompok nelayan kompresor sudah menganggap bahwa hal tersebut telah menjadi tradisi dilingkungannya, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tersebut. Pemerintah disarankan membuat aturan secara khusus dilingkungan masyarakat nelayan yang berada di Kabupaten Simeuleu terhadap penggunaan alat tangkap kompresor. Dalam mengatasi hambatan, pemerintah disarankan menyediakan bantuan berupa alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan sehingga masyarakat meninggalkan alat kompresor tersebut.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FAHMI FAHMI
Date Deposited:	03 Sep 2026 08:24
Last Modified:	03 Sep 2026 08:24
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22329

Actions (login required)

View Item