PUTRI, MAULIDAR SH (2026) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER MAULIDAR SH PUTRI.pdf Download (192kB)
	Text ABSTRAK MAULIDAR SH PUTRI.pdf Download (292kB)
	Text BAB 1 MAULIDAR SH PUTRI.pdf Download (343kB)
	Text DAPUS MAULIDAR SH PUTRI.pdf Download (296kB)
	Text SKRIPSI MAULIDAR SH PUTRI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan lingkungan yang dilarang tegas dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kabupaten Aceh Tengah mengalami kebakaran hutan dan lahan secara berulang dengan 831 titik kebakaran selama periode 2021–2025 Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif dengan data dari wawancara Polres Aceh Tengah, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, KPH Wilayah VII Aceh, BPBD, dan masyarakat, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 831 titik kebakaran hanya terdapat 9 laporan yang ditangani Polres Aceh Tengah dan 6 perkara yang memperoleh putusan pengadilan, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif, dinilai dari proses penegakan hukum yang tidak konsisten, lemahnya kinerja pengawasan aparat sebagai aspek paling dominan, sanksi yang belum menjangkau keseluruhan pelaku, serta lemahnya efek jera. Hambatan penegakan hukum bersumber dari tiga faktor, yaitu faktor kelembagaan sebagai faktor paling dominan, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat, yang meliputi sulitnya menemukan pelaku, keterbatasan kapasitas dan koordinasi antarinstansi, kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas pembuktian, serta minimnya partisipasi, hilangnya rasa memiliki terhadap hutan, kebiasaan membakar lahan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu diperlukan penguatan patroli dan pemanfaatan teknologi hotspot, koordinasi antarinstansi melalui nota kesepahaman, dukungan anggaran daerah, serta pembentukan kelompok masyarakat penjaga hutan berbasis kampung untuk menumbuhkan kesadaran bahwa hutan adalah milik bersama yang harus dijaga.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MAULIDAR SH PUTRI
Date Deposited:	03 Sep 2026 07:11
Last Modified:	03 Sep 2026 07:11
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22298

Actions (login required)

View Item