DAMANIK, TINEKE ANGGITA (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA ANAK BINAAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER TINEKE.pdf Download (105kB)
	Text ABSTRAK TINEKE.pdf Download (129kB)
	Text BAB I TINEKE.pdf Download (529kB)
	Text dapus tineke.pdf Download (299kB)
	Text SKRIPSI TINEKE ANGGITA DAMANIK (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak terkendali, sehingga berpotensi melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, bahwa anak yang telah dijatuhi hukuman penjara berhak mengajukan Grasi kepada presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum terhadap pemberian grasi kepada anak binaan, serta menjelaskan implikasi pemberian grasi kepada anak binaan terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, guna memahami penerapan pertimbangan hukum dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Grasi diberikan setelah mempertimbangkan rekomendasi Mahkamah Agung, dengan syarat usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kondisi kesehatan, perilaku baik selama pembinaan, dan laporan penelitian kemasyarakatan. Prosesnya melibatkan pengajuan oleh terpidana atau keluarga melalui Menteri Hukum dan HAM, diikuti evaluasi lembaga terkait dan selanjutnya dipertimbangkan oleh presiden. 2) Grasi memiliki implikasi secara positif, grasi mendukung restorative justice dengan memfasilitasi rehabilitasi, mengurangi masa hukuman, dan meminimalkan trauma psikologis, sehingga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA. Namun, implikasi negatif muncul jika tanpa evaluasi mendalam, seperti pengabaian hak korban, stigma sosial berkepanjangan, atau pengurangan akuntabilitas anak, yang bertentangan dengan hak keadilan dan perlindungan dari diskriminasi. Saran dari penulis adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberian grasi kepada anak binaan, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mereformasi Undang-Undang Grasi agar lebih spesifik mengatur grasi untuk anak. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan sebaiknya meningkatkan transparansi serta objektivitas pertimbangan grasi dengan melibatkan hakim anak atau tim multidisiplin seperti psikolog dan pekerja sosial dalam evaluasi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	tineke anggita damanik
Date Deposited:	03 Sep 2026 07:09
Last Modified:	03 Sep 2026 07:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22296

Actions (login required)

View Item