ROSA, VIRA ELVIRA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MISLEADING INFORMATION DALAM IKLAN DAN KEMASAN PRODUK SKINCARE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (18kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (71kB)
	Text BAB 1.pdf Download (214kB)
	Text DAPUS.pdf Download (83kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan industri skincare di Indonesia meningkatkan persaingan pelaku usaha yang sering disertai misleading information berupa klaim yang tidak benar, berlebihan (overclaim), atau tidak didukung bukti ilmiah pada iklan maupun kemasan produk. Praktik tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas misleading information dalam iklan dan kemasan produk skincare. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian informasi secara overclaim menghasilkan informasi yang tidak jujur, tidak transparan, tidak objektif, tidak benar dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen (kerugian materiil dan immateriil yaitu uang yang hilang, waktu yang terbuang, kerugian pada kulit, dan kekecewaan emosional) dan merupakan praktik bisnis yang dilarang karena melanggar beberapa peraturan tertulis. Konsumen yang menderita kerugian perlunya pertanggungjawaban oleh pelaku usaha diterangkan dalam Pasal 19-20 UUPK, Pasal 1365 KUHPer, dan Peraturan BPOM, selain itu pelaku usaha yang masih melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UUPK telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi konsumen dari praktik misleading information dalam iklan dan kemasan produk skincare. Namun, efektivitasnya masih memerlukan dukungan pengaturan teknis melalui Peraturan BPOM agar terdapat kepastian mengenai batasan klaim yang diperbolehkan dan dilarang. Oleh karena itu, Pemerintah dan BPOM disarankan memperkuat pengawasan terhadap iklan dan kemasan produk skincare serta menyempurnakan pengaturan mengenai kriteria misleading information dalam UUPK guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	VIRA ELVIRA ROSA
Date Deposited:	03 Sep 2026 07:08
Last Modified:	03 Sep 2026 07:08
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22295

Actions (login required)

View Item