RAJA, MUHAMMAD (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_MUHAMMAD RAJA NIM.220510002.pdf Download (180kB)
	Text RINGKASAN_MUHAMMAD RAJA NIM.220510002.pdf Download (198kB)
	Text BAB 1_MUHAMMAD RAJA NIM.220510002.pdf Download (278kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_MUHAMMAD RAJA NIM.220510002.pdf Download (183kB)
	Text SKRIPSI_MUHAMMAD RAJA NIM.220510002.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sanksi pidana pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun di Kota Lhokseumawe masih ditemukan penyalahgunaan berupa penimbunan dan pengangkutan BBM ilegal, sehingga menimbulkan kelangkaan dan kerugian masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dan ancaman pidana telah jelas dan tegas, penerapannya belum optimal akibat lemahnya pengawasan, sehingga penelitian ini bertujuan pada analisis penerapan pertanggungjawaban hukum sekaligus mengkaji kendala dan upaya penegakan hukum agar berjalan lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan, kemudian dianalisis secara sistematis. pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penentuan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang memiliki peran berbeda dalam tindak pidana juga berkaitan dengan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam KUHP. Data empiris pada perkara di Kecamatan Nisam tahun 2024 yang melibatkan oknum petugas SPBU berinisial MI bersama IW dan MY menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala utama meliputi kesulitan pembuktian keterlibatan masing-masing pihak, keterbatasan pengawasan distribusi, faktor ekonomi, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan penyelidikan dan penyidikan, peningkatan pengawasan, pengembangan perkara, koordinasi dengan instansi terkait, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe belum efektif karena masih terkendala dalam pembuktian dan pengawasan, sehingga disarankan adanya peningkatan kerja sama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MUHAMMAD RAJA
Date Deposited:	03 Sep 2026 09:06
Last Modified:	03 Sep 2026 09:06
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22291

Actions (login required)

View Item