Saputra, Herman (2026) PERAN DAN KEWENANGAN POLRES ACEH UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN ACEH UTARA. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (713kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (713kB)
	Text BAB I.pdf Download (713kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (713kB)
	Text Tesis Herman Revisi Jadi sidang.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Herman Saputra 247410101007 Peran Dan Kewenangan Polres Aceh Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Aceh Utara (Dr. Hadi iskandar, S.H., M.H dan Prof. Dr. Faisal, S.Ag S.H., M.Hum) Rokok ilegal merupakan produk yang tidak memiliki jaminan mutu karena proses produksinya tidak melewati pengawasan otoritas kesehatan maupun standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Rokok Ilegal dilarang beredar di Negera Indonesia. Dasar hukum larangan terhadap peredaran rokok ilegal diatur dalam Pasal 150 dan Pasal 437 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, namun kenyataannya rokok ilegal beredar di Kabupaten Aceh Utara. Polres Aceh Utara memiliki peran dan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, dan menganalisis kendala serta upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik penelitian lapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Polres Aceh Utara melaksanakan peran Pre-emtif, Preventif, dan Represif (penegakan hukum) sebagai kewenangan mandiri dalam menindak tindak pidana rokok ilegal yang melanggar Pasal 150 dan Pasal 437 Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan yang melanggar Pasal 54 Undang-Undang Cukai, kewenangan penuh berada pada Bea Cukai Lhokseumawe, dan Polres Aceh Utara berfungsi sebagai pendukung dalam aspek Koordinasi dan Pengawasan (Korwas). Polres Aceh Utara menghadapi kendala keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum dan banyaknya jalan pintas yang harus diawasi dalam menanggulangi peredaran rokok illegal. Untuk mengatasinya, kepolisian menerapkan strategi penebalan personel di titik rawan (hotspot mapping) pada jam-jam krusial serta mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak intelijen guna membangun kemitraan informasi dengan masyarakat lokal. Disarankan perluasan kewenangan penyidikan bagi Polres Aceh Utara terhadap pelanggaran Undang-Undang Cukai guna menyasar potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari sindikat rokok ilegal berkapasitas besar. Disarankan Untuk mengatasi keterbatasan anggota Polres Aceh Utara direkomendasikan pembentukan Satgas lintas sektoral yang melibatkan unsur Reskrim, Satpol PP, dan Bea Cukai.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Herman Saputra
Date Deposited:	03 Sep 2026 06:56
Last Modified:	03 Sep 2026 06:56
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22283

Actions (login required)

View Item