Humaira, Afna Ridha (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI AFNA RIDHA HUMAIRA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Afna Ridha Humaira 220510136 Analisis Yuridis Terhadap Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021) (Harun, S.H., M.H. & Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.) Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Meskipun Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjamin hak restitusi bagi korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan serius, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, di mana tuntutan restitusi Penuntut Umum diabaikan di seluruh tingkat peradilan tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut yang menyebabkan diabaikannya tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai pengaturan dan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan restitusi bagi korban TPPO telah dirumuskan secara komprehensif dan mencerminkan sistem kewajiban restitusi (mandatory restitution). Namun, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 menunjukkan kesenjangan antara norma tersebut (das sollen) dan penerapannya dalam putusan yang dikaji (das sein), yang disebabkan oleh faktor yuridis berupa kekosongan pengaturan restitusi dalam hukum acara pidana lama dan ambiguitas kedudukannya antara ranah pidana dan perdata, serta faktor non-yuridis berupa orientasi peradilan yang masih berpusat pada pelaku. Penelitian ini menyimpulkan diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penerapan restitusi dalam praktik peradilan agar hak pemulihan korban perdagangan orang dapat benar-benar terwujud. Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Putusan Mahkamah Agung

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	afna ridha humaira
Date Deposited:	03 Sep 2026 04:50
Last Modified:	03 Sep 2026 04:50
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22240

Actions (login required)

View Item