Satika, Ulan (2026) KORUPSI TINDAK PIDANA TATA NIAGA KOMODITAS TIMAH (Kajian Terhadap Putusan Banding No:27 Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI ULAN SATIKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Ulan Satika 220510129 Analisis Putusan Banding Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah (Studi Putusan Nomor: 27 Pid.SusTPK/2025/PT DKI) (Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M & Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H) Tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam, khususnya dalam tata niaga komoditas timah, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang luas. Kasus tata niaga komoditas timah yang diputus dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI menjadi perhatian publik karena melibatkan praktik penyalahgunaan kewenangan, perolehan keuntungan secara melawan hukum, serta dampak ekologis yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim, mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan banding, serta menganalisis pengaturan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan timah ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah gagal menerapkan unsur-unsur tindak pidana korupsi melalui pembuktian unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, serta unsur kerugian keuangan negara.. Majelis hakim menilai para terdakwa secara sadar membangun dan memfasilitasi skema tata niaga timah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan masuknya hasil pertambangan ilegal ke dalam rantai pasok resmi dan mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam putusan banding, majelis hakim memperberat pidana terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, besarnya kerugian negara, serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif dan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kerugian lingkungan telah diakui sebagai bagian dari kerugian negara, pengaturan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup dalam putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Putusan banding tidak secara eksplisit memerintahkan pelaksanaan pemulihan lingkungan maupun mengatur mekanisme penggunaan uang pengganti untuk rehabilitasi kawasan yang rusak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim hukum tindak pidana korupsi dan hukum lingkungan hidup agar pemulihan keuangan negara dapat berjalan seiring dengan pemulihan fungsi ekosistem yang terdampak akibat kegiatan pertambangan ilegal. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Tata Niaga Komoditas Timah, Putusan Banding, Kerugian Negara, Pemulihan Lingkungan Hidup.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ulan Satika
Date Deposited:	03 Sep 2026 04:39
Last Modified:	03 Sep 2026 04:39
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22235

Actions (login required)

View Item