Awla, Mawardatul (2026) PEMENUHAN HAK FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PPUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text DRAFT SKRIPSI MAWAR FULLY.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

INTISARI MAWARDATUL AWLA NIM 220510116 PEMENUHAN HAK FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE (Prof.Dr. Malahayati, S.H., LL.M. dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum.) Pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesetaraan, aksesibilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, serta penyandang disabilitas, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe belum terlaksana secara optimal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pembangunan jalur pedestrian dengan guiding block, penyediaan ramp pada beberapa fasilitas publik, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam forum konsultasi publik. Namun, masih ditemukan berbagai fasilitas umum yang belum memenuhi standar aksesibilitas akibat keterbatasan anggaran, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, minimnya sarana dan prasarana yang sesuai standar, rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan, serta terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aksesibilitas. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat regulasi, meningkatkan anggaran dan pengawasan, serta melibatkan penyandang disabilitas secara aktif guna mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Fasilitas Umum, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Pemerintah Kota Lhokseumawe

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mawardatul Mawar Awla
Date Deposited:	03 Sep 2026 03:37
Last Modified:	03 Sep 2026 03:37
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22202

Actions (login required)

View Item