Tasya, Ayunda (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS NOMOR:1245/PID.B/2023/PN. MDN). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (992kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (992kB)
	Text BAB I.pdf Download (992kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (992kB)
	Text SKRIPSI AYUNDA TASYA.pdf Restricted to Registered users only Download (991kB)

Abstract

RINGKASAN AYUNDA TASYA 220510031 Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Nomor:1245/Pid.B/2023/PN Mdn) (Sumiadi S. H., M. Hum. Dan Zulfan S. H., M. Hum). Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan hukum dan akses keadilan berdasarkan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016. Hak tersebut diperkuat UU No. 12 Tahun 2022 melalui hak atas penanganan, pelindungan, pemulihan, dan restitusi. Permasalahan dalam Putusan No. 1245/Pid.B/2023/PN Mdn terletak pada belum optimalnya pertimbangan hakim terhadap kondisi disabilitas korban dan hak restitusi sebagai bagian dari pemulihan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun hakim telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, pertimbangan hukum yang diberikan masih berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana tanpa mengembangkan kondisi disabilitas korban sebagai dasar untuk menilai tingkat kerentanan korban dan beratnya kesalahan pelaku. Selain itu, hak korban atas restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga belum dipertimbangkan dalam putusan. Akibatnya, penerapan hukum dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip perlindungan, kesetaraan, dan pemulihan hak korban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan hukum yang bersifat substantif terhadap korban penyandang disabilitas. Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dan penuntut umum, agar lebih optimal menerapkan ketentuan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan kondisi dan kerentanan korban dalam pertimbangan hukum, serta memastikan pemenuhan hak korban atas restitusi dan pemulihan, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual, Restitusi, Pertimbangan Hakim

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ayunda Tasya Ayunda Tasya
Date Deposited:	02 Sep 2026 08:55
Last Modified:	02 Sep 2026 08:55
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22175

Actions (login required)

View Item