Rokan, Marsha Zahwa Shaliya (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDOKUMEN PALSU DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI MARSHA ZAHWA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN MARSHA ZAHWASHALIYA ROKAN NIM. 220510052 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Berdokumen Palsu Di Kota Lhokseumawe (Dr. Sulaiman,S.H., M.Hum dan Dr. Nasrianti,S.H., M.H ) Pemalsuan dokumen kendaraan bermotor merupakan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 391 dan Pasal 392. Fenomena ini ditemukan di Kota Lhokseumawe, sebagaimana konferensi pers Polres Lhokseumawe pada Mei 2025 mengungkap dua kasus penipuan dan penggelapan kendaraan dengan penggunaan STNK dan BPKB palsu. Hal tersebut menunjukkan adanya kerugian ekonomi, ketidakpastian hukum atas kendaraan, serta kesulitan korban dalam memperoleh kembali haknya sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan penegak hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian, Samsat, dan korban. Data dari Kepolisian diuraikan mengenai proses penanganan perkara, data Samsat mengenai verifikasi dokumen kendaraan, sedangkan data korban mengenai modus penipuan, kerugian, dan pengalaman memperoleh perlindungan hukum. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan oleh pihak kepolisian, sehingga hak korban untuk mengakses proses hukum pada dasarnya telah terpenuhi. Selain itu, upaya penegakan hukum juga dilakukan secara sistematis melalui kerja sama antarinstansi seperti Samsat dan Dinas Perhubungan serta disertai langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, perlindungan yang diberikan masih didominasi aspek prosedural-formal dan berorientasi pada pembuktian perkara serta pengungkapan pelaku, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan substantif, terutama dalam hal pemulihan kerugian korban. Perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana dan kerja sama antarinstansi, namun masih berorientasi pada aspek prosedural sehingga pemulihan hak korban belum optimal. Disarankan untuk meningkatkan perlindungan yang lebih substantif melalui pendampingan dan lebih mendepankan pemulihan kerugian korban secara materil. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokumen Kendaraan Bermoror Palsu, Penipuan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Marsha Zahwa Shaliya Rokan Marsha Zahwa Shaliya Rokan
Date Deposited:	02 Sep 2026 08:51
Last Modified:	02 Sep 2026 08:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22172

Actions (login required)

View Item