Nasution, Farida Hanum (2026) ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMBAKAN BOS RENTAL MOBIL DI TANGGERANG OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover farida.pdf Download (17kB)
	Text abstrak farida.pdf Download (171kB)
	Text bab 1 farida.pdf Download (311kB)
	Text dapus farida.pdf Download (149kB)
	Text SKRIPSI HANUM-bism acc (2).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmonisasi pengaturan kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum antara Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perbedaan pengaturan tersebut menjadi dasar penelitian pada kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang yang melibatkan anggota TNI AL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan normatif penegakan hukum serta alasan tidak diterapkannya Pasal 65 ayat (2) UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 dalam perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Akan tetapi, dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang, ketentuan tersebut belum diterapkan karena Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai peradilan bagi prajurit TNI menunggu terbentuknya undang-undang peradilan militer yang baru. Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih dijadikan dasar hukum sehingga perkara tetap diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer. Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi pengaturan kewenangan peradilan dan berdampak pada kepastian hukum. Disarankan agar pemerintah segera melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi peradilan militer melalui revisi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga pembagian kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer dapat diterapkan secara jelas serta memberikan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FARIDA HANUM NASUTION
Date Deposited:	02 Sep 2026 06:29
Last Modified:	02 Sep 2026 06:29
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22126

Actions (login required)

View Item