Rahmadi, Fandi (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KAPOLSEK DALAM PENANDATANGANAN DOKUMEN PENYIDIKAN DITINJAU DARI KUALIFIKASI PENDIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (176kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (111kB)
	Text BAB I.pdf Download (402kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (225kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum pidana menuntut adanya profesionalitas dan legalitas dalam setiap tahapan proses, khususnya pada tahap penyidikan yang menjadi inti sistem peradilan pidana. Permasalahan muncul ketika Kapolsek sebagai pejabat struktural turut menandatangani dokumen penyidikan tanpa memiliki kualifikasi sebagai penyidik sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi menimbulkan cacat yuridis serta mengganggu prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia, serta berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan, mengidentifikasi implikasi hukumnya, serta mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan dalam praktik di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti, serta memberikan gambaran nyata mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Kapolsek memiliki kewenangan struktural, namun berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2010 dan Pasal 6 ayat (3) KUHAP 2025, kewenangan penyidikan mensyaratkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan tertentu. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada potensi cacat formil dokumen penyidikan, kerentanan praperadilan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia. Hambatan yang dihadapi meliputi aspek normatif, struktural, kultural, dan keterbatasan sumber daya manusia, adapun upaya yang dilakukan berupa supervisi, pendampingan, koordinasi, gelar perkara, dan pelatihan. Namun, masih diperlukan kebijakan yang lebih sistematis, khususnya dalam peningkatan kualifikasi pendidikan dan penataan kewenangan agar sesuai dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini merekomendasikan penegasan syarat pendidikan sarjana bagi pejabat penyidik, penguatan pengawasan internal dan mekanisme legal review, serta peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan hukum secara berkelanjutan. Kata Kunci: Kewenangan, Kapolsek, Penyidikan, Pendidikan.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Fandi Rahmadi
Date Deposited:	03 Sep 2026 09:07
Last Modified:	03 Sep 2026 09:07
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22122

Actions (login required)

View Item