AKBAR, SYAHRUL (2026) KEBIJAKAN ANGGARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI EVALUASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

[img] Text
Cover.pdf

Download (13kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (6kB)
[img] Text
Bab I.pdf

Download (404kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (305kB)
[img] Text
Full-text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan anggaran perencanaan pembangunan daerah melalui evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh serta mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan SPM belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya alokasi anggaran SPM dibandingkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), padahal SPM merupakan urusan wajib yang harus diprioritaskan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pendekatan teori anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SPM di Kabupaten Bener Meriah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran perencanaan pembangunan daerah dalam pemenuhan SPM belum memenuhi harapan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun kerangka teori dan regulasi telah tersedia dengan baik, namun implementasinya masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan struktural dan kelembagaan sehingga terkesan hanya bersifat administratif, simbolis dan formalitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan SPM meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dominasi kepentingan politik dalam proses penyusunan APBD, serta belum adanya sistem reward dan punishment yang efektif. Selain itu, tingginya belanja pegawai dan terbatasnya ruang fiskal daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memprioritaskan urusan pelayanan dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemenuhan SPM sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan dan pengalokasian anggaran yang berpihak pada pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan koordinasi, serta penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih tegas guna mendorong optimalisasi pencapaian SPM di daerah.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User: SYAHRUL AKBAR
Date Deposited: 02 Sep 2026 06:16
Last Modified: 02 Sep 2026 06:16
URI: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22105

Actions (login required)

View Item View Item

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors

This repository has been indexed by