ASWIKA, SHERLY PUTRI (2026) IMPELEMENTASI PEMANFAATAN RUANG PESISIR LAUT DI KABUPATEN ACEH BESAR (Studi Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_SHERLY PUTRI ASWIKA_NIM.210510266.pdf Download (22kB)
	Text RINGKASAN_SHERLY PUTRI ASWIKA_NIM.210510266.pdf Download (153kB)
	Text BAB 1_SHERLY PUTRI ASWIKA_NIM.210510266.pdf Download (434kB)
	Text DAFTAR PUSTA_SHERLY PUTRI ASWIKA_NIM.210510266.pdf Download (13kB)
	Text SHERLY PUTRI ASWIKA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemanfaatan ruang pesisir dan laut memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga harus dilaksanakan secara terencana, berbasis izin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 yang mewajibkan adanya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir Laut (PKKPRL). Namun, di Kabupaten Aceh Besar masih ditemukan pemanfaatan ruang pesisir tanpa izin, sehingga menimbulkan potensi kerusakan lingkungan dan ketidaktertiban tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemanfaatan ruang pesisir laut, mengidentifikasi kendala pengawasan, serta mengkaji upaya dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan ruang pesisir laut di Kabupaten Aceh Besar berjalan melalui mekanisme perizinan PKKPRL, pengawasan, dan pembinaan sesuai regulasi, namun belum optimal karena masih terdapat pemanfaatan tanpa izin, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengawasan terhadap pemanfaatan ruang pesisir laut meliputi keterbatasan SDM dan anggaran, luas wilayah pengawasan, akses lokasi yang sulit, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta sistem pengawasan yang belum berbasis data. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pemanfaatan ruang pesisir laut dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan perizinan PKKPRL, penguatan koordinasi, patroli berbasis prioritas, dan pelibatan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan meskipun belum signifikan. Disarankan agar perlu penerapan pengawasan berbasis risiko yang terarah dan efisien disertai penyederhanaan perizinan PKKPRL, pengembangan sistem pengawasan berbasis data dan teknologi terintegrasi untuk memperkuat koordinasi dan pencegahan pelanggaran, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten melalui sanksi bertahap guna meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SHERLY PUTRI ASWIKA
Date Deposited:	02 Sep 2026 08:31
Last Modified:	02 Sep 2026 08:31
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22037

Actions (login required)

View Item