TILLAH, MARDHA (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG SENGAJA MEMALSUKAN AKTA HIBAH (Studi Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/Pn Mdn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVERMARDHA TILLAH NIM.220510022.pdf Download (180kB)
	Text RINGKASAN_MARDHA TILLAH NIM.220510022.pdf Download (167kB)
	Text BAB 1_MARDHA TILLAH NIM_220510022.pdf Download (495kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA MARDHA TILLAH NIM.220510022.pdf Download (392kB)
	Text MARDHA TILLAH NIM.220510022.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang sengaja memalsukan akta hibah merupakan konsekuensi yuridis atas penyalahgunaan kewenangan jabatannya. Jabatan notaris sebagai pejabat umum bertujuan menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Mdn, notaris terbukti mencantumkan keterangan palsu dalam akta hibah sehingga merugikan ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta hibah dan perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan, dengan tujuan menganalisis kesalahan notaris serta upaya pemulihan hak ahli waris serta membedah derajat kesalahan notaris dalam lingkup hukum pidana dan jabatan. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan notaris yang mencantumkan keterangan dari pihak yang tidak hadir memenuhi unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP dan merupakan bentuk pemalsuan intelektual yang dilakukan dengan sengaja (mens rea). Ahli waris berkedudukan sebagai korban langsung karena kehilangan hak atas harta warisan. Putusan pidana yang menyatakan akta hibah tersebut palsu menjadi dasar bagi ahli waris untuk menempuh upaya pemulihan hak melalui gugatan perdata dan pembatalan peralihan hak atas tanah, sehingga hak-hak mereka dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum. Bentuk perlindungan hukum bahwa notaris bertanggung jawab secara pribadi atas akta yang dibuat dan ditandatanganinya. Pemalsuan keterangan dalam akta tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum, penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, penerapan sistem verifikasi identitas elektronik yang terintegrasi dengan data kependudukan, peningkatan ketelitian otoritas pertanahan dalam memverifikasi dokumen peralihan hak, serta penegakan sanksi administratif dan pidana secara bersamaan untuk menjaga integritas profesi notaris

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mardha Tillah
Date Deposited:	01 Sep 2026 04:40
Last Modified:	01 Sep 2026 04:40
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21904

Actions (login required)

View Item