sintia, sintia (2026) PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKTIVITAS PENYULINGAN MINYAK ILEGAL (Studi Penelitian di Tanjung Pura Kabupaten Langkat). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover_SINTIA NIM.210510109.pdf Download (118kB)
	Text ringkasan_SINTIA NIM.210510109.pdf Download (218kB)
	Text bab 1SINTIA NIM.210510109.pdf Download (264kB)
	Text daftar pustaka_SINTIA NIM.210510109.pdf Download (198kB)
	Text SINTIA NIM.210510109.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Minyak dan gas bumi seharusnya dikelola secara legal dan berizin sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun pada kenyataannya aktivitas penyulingan minyak ilegal masih terjadi di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta risiko kebakaran akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, serta untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penanganan dan penindakan terhadap kegiatan penyulingan minyak ilegal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan informan dan responden, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemberian imbauan, dan pembinaan kepada masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui patroli, sosialisasi, pemetaan lokasi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Adapun upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, dan penindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi meliputi lokasi penyulingan yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor ekonomi. Untuk mengatasinya, kepolisian meningkatkan patroli, penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, dan kerja sama dengan masyarakat. Disarankan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama pemerintah daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meningkatkan kerja sama dengan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada penyulingan minyak ilegal.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SINTIA SINTIA
Date Deposited:	01 Sep 2026 04:26
Last Modified:	01 Sep 2026 04:26
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21895

Actions (login required)

View Item