Fitriani, Inka (2026) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU DAN BERUANG MADU (Studi Penelitian Kabupaten Aceh Utara). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

[img] Text
COVER.pdf

Download (3MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (3MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (3MB)
[img] Text
SKRIPSI_INKA_SIDANG-7.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
Official URL: https://unimal.ac.id/

Abstract

RINGKASAN Inka Fitriani PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NIM 220510111 MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU DAN BERUANG MADU DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH UTARA. (Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Dan Prof. Dr. Faisal, S. Ag., S.H., M. Hum.) Penelitian ini melatarbelakangi maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, khususnya Harimau Sumatera dan Beruang Madu di Kabupaten Aceh Utara. Meskipun instrumen hukum nasional seperti UndangUndang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) telah diterapkan dan vonis berat telah dijatuhkan melalui Putusan PN Lhoksukon Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk, perniagaan ilegal tetap masif terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan efektivitas lembaga penegak hukum dalam menanggulangi perniagaan satwa liar dilindungi tersebut. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperolah melalui studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh aparat penegak hukum telah berjalan secara represif hingga penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda materiil. Dalam penerapannya, proses hukum berfokus pada delik perniagaan atau kepemilikan bagian tubuh satwa mati di sektor hilir (Pasal 40A ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2024). Pembuktian dakwaan lebih difokuskan pada pemenuhan unsur transaksi dan kepemilikan satwa, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa pada tindakan penjeratan di hutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perniagaan satwa liar di Aceh Utara telah terpenuhi secara prosedural, namun memerlukan penguatan pada strategi penindakan dan pencegahan. Diharapkan ke depan dapat diterapkan formulasi dakwaan yang menggabungkan pasal perburuan dan perniagaan untuk menjangkau seluruh tahapan tindak pidana. Selain itu, diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor, optimalisasi patroli siber, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan guna menekan pemicu perburuan liar. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Satwa Liar Dilindungi, Harimau, Beruang Madu.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Inka Fitriani
Date Deposited: 01 Sep 2026 03:48
Last Modified: 01 Sep 2026 03:48
URI: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21894

Actions (login required)

View Item View Item

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors

This repository has been indexed by