LUBIS, NINDI MUTYA CANDRI (2026) TINDAK PIDANA NAKHODA PENGANGKUT PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL (Studi Penelitian Di Kota Tanjung Balai). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER NINDI MUTYA CANDRI LUBIS.pdf Download (166kB)
	Text ABSTRAK NINDI MUTYA CANDRI LUBIS.pdf Download (275kB)
	Text BAB 1 NINDI MUTYA CANDRI LUBIS.pdf Download (376kB)
	Text DAPUS NINDI MUTYA CANDRI LUBIS.pdf Download (287kB)
	Text SKRIPSI NINDI MUTYA CANDRI LUBIS, S.H. (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada jalur perdagangan internasional menghadapi berbagai tindak kejahatan transnasional, salah satunya pengangkutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Di Kota Tanjung Balai, praktik pengangkutan PMI non-prosedural oleh nakhoda masih sering terjadi melalui jalur tidak resmi (jalur tikus) karena faktor ekonomi. Padahal, setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 18 dan Pasal 120 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap nakhoda pengangkut PMI nonprosedural serta mengetahui kendala dan upaya aparat penegak hukum di Kota Tanjung Balai. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan empiris atau sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap nakhoda pengangkut PMI non-prosedural di Kota Tanjung Balai belum berjalan maksimal karena kendala pada struktur hukum,yaitu kantor keimigrasian, satuan polisi perairan dan udara danTentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Pada substansi hukum, yaitu terkait Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan budaya hukum, yaitu kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum, ekonomi nakhoda yang rendah, dan pendidikan yang rendah. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui optimalisasi Intelijen Keimigrasian, patroli gabungan di Selat Malaka, serta sosialisasi preventif kepada masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada instansi penegak hukum agar meningkatkan alokasi anggaran, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana patroli laut guna memperkuat pengawasan wilayah perairan. Selain itu perlu dibentuk pusat koordinasi maritim terpadu berbasis digital guna mempercepat pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NINDI MUTYA CANDRI LUBIS
Date Deposited:	31 Aug 2026 04:56
Last Modified:	31 Aug 2026 04:56
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21872

Actions (login required)

View Item