PUTRI, MEILINDA (2026) KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ANAK (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (37kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (75kB)
	Text BAB 1.pdf Download (206kB)
	Text DAPUS.pdf Download (74kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan tindak kekerasan seksual anak serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis kinerja dalam penelitian ini menggunakan lima indikator kinerja menurut Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPPPA Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan tindak kekerasan seksual anak belum berjalan secara optimal. Pada aspek produktivitas, DPPPA telah melaksanakan berbagai program penanganan berupa sosialisasi, pelayanan pengaduan, pendampingan korban, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan pelayanan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pada aspek kualitas pelayanan, DPPPA dan UPTD PPA telah memberikan pelayanan pengaduan, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, perlindungan privasi, serta pendampingan bagi korban. Pada aspek responsivitas, petugas melakukan assessment terhadap korban dan menyesuaikan pelayanan berdasarkan kebutuhan korban. Responsibilitas ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan koordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, serta pihak terkait lainnya. Sementara itu, aspek akuntabilitas dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus. Meskipun demikian, pelaksanaan penanganan masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia khususnya psikolog dan konselor, keterbatasan anggaran operasional, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan jangkauan pelayanan terutama di wilayah terpencil, serta pelaporan kasus yang belum selalu lengkap dan tepat waktu. Selain itu, stigma sosial dan rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus juga menjadi hambatan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan anggaran dan sarana prasarana, pemerataan sosialisasi, penguatan sistem pelaporan dan pendataan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu dapat berjalan lebih optimal. Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Anak, DPPPA, Labuhanbatu.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	MEI LINDA PUTRI
Date Deposited:	31 Aug 2026 04:48
Last Modified:	31 Aug 2026 04:48
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21858

Actions (login required)

View Item