Tawari, Ayu Indah (2026) WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LAYANAN JASA HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI AYU LENGKAP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Ayu Indah Tawari 220510303 Wanprestasi Dalam Perjanjian Layanan Jasa Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn) (Prof. Dr. Yulia, S.H.,M.H dan Dr. Marlia Sastro, S.H.,M.Hum) Perjanjian layanan jasa hukum merupakan bentuk perjanjian pemberian kuasa antara Advokat dan pemberi kuasa yang bersifat timbal balik, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara proporsional. Namun demikian, setiap pihak mempunyai kebebasan membuat perjanjian baik secara tertulis maupun lisan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu terdapat ketidakjelasan kedudukan hukum mengenai perjanjian layanan jasa hukum antara Advokat dan pemberi kuasa yang dibuat secara lisan. Permasalahan hukum yang timbul adalah kekuatan hukum yang mengikat dan kemampuan pembuktian di pengadilan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, khususnya keabsahan perjanjian lisan tanpa bentuk tertulis serta akibat hukum dan mekanisme pembuktian apabila terjadi pelanggaran kewajiban timbal balik antara Advokat dan pemberi kuasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perjanjian layanan jasa hukum dan akibat hukum terhadap wanprestasi antara Advokat dan pemberi kuasa dalam perjanjian jasa hukum serta untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa hukum pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian layanan jasa hukum antara Advokat dan pemberi kuasa lahir dari kesepakatan para pihak secara lisan mengenai pembayaran honorarium sebesar 10% dari hasil perkara apabila dimenangkan. Dalam proses persidangan penggugat tidak berhasil menghadirkan alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya kesepakatan 10% tersebut baik melalui bukti tertulis, saksi, maupun alat bukti lain yang dapat memperkuat dalilnya. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum secara lisan dipengaruhi oleh ketidakmampuan dan kelemahan penggugat dalam aspek pembuktian menyebabkan dalil wanprestasi yang diajukan penggugat tidak terbukti secara hukum, sehingga majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian formal sesuai Pasal 283 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan Pasal 1865 KUHPerdata, tanpa mempertimbangkan asas ex aequo et bono (kepatutan dan keadilan). Padahal rangkaian fakta menunjukkan adanya hubungan jasa hukum, pelaksanaan prestasi oleh penggugat, penerimaan manfaat oleh pemberi kuasa, serta pembayaran sebagian honorarium menunjukkan adanya hubungan jasa hukum yang relevan guna mencapai keadilan substantif.Saran kepada penggugat, masyarakat dan Advokat agar dapat membuat perjanjian jasa hukum secara tertulis dengan memuat hak, kewajiban, besaran honorarium dan ruang lingkup pekerjaan secara jelas. Sedangkan pemerintah perlu menyempurnakan regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Majelis hakim juga diharapkan mempertimbangkan seluruh alat bukti secara proporsional dan menerapkan asas ex aequo et bono (kepatutan dan keadilan) demi mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Layanan Jasa Hukum, Perkara Perceraian

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ayu Indah Tawari
Date Deposited:	28 Aug 2026 03:50
Last Modified:	28 Aug 2026 03:50
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21766

Actions (login required)

View Item