Hutagaol, Tommy Bramtheo (2026) ANALISIS SOSIO-YURIDIS KRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT AKIBAT KONFLIK KEPEMILIKAN HAK ULAYAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. TOBA PULP LESTARI DI DUSUN NATINGGIR. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI TOMMY FINAL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

INTI SARI Tommy Bramtheo Hutagaol 220510160 Analisis Sosio-Yuridis Kriminalisasi Masyarakat Adat Akibat Konflik Kepemilikan Hak Ulayat Yang Dilakukan Oleh PT, Toba Pulp Lestari Di Dusun Natinggir ( Prof. Dr. Jamaluddin S.H.,M.Hum dan Sumiadi S.H.,M.Hum) Konflik agraria antara korporasi pemegang izin konsesi dan masyarakat yang mengklaim hak ulayat merupakan persoalan berulang dalam ruang lingkup Kabupaten Toba, terutama ketika instrumen hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang pada dasarnya bersifat keperdataan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konflik kepemilikan tanah ulayat antara sekelompok masyarakat di Dusun Natinggir, dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan pemegang izin konsesi kehutanan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif, yang menggabungkan kajian norma hukum positif dengan data primer dari informan, responden dan narasumber melalui wawancara yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Hasil penelitian menjawab bahwa proses pemidanaan dalam sengketa Dusun Natinggir bukanlah sebuah kriminalisasi sistematis terhadap identitas masyarakat adat, melainkan penegakan hukum objektif atas pelanggaran delik pidana murni (seperti pengrusakan dan kekerasan). Hal ini dibuktikan dari ketiadaan legal standing akibat belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Masyarakat Hukum Adat, penguasaan lahan yang sangat disproporsional oleh sekelompok kecil perantau yang bukan penduduk asli originari, serta tindakan penyelesaian konflik yang menggunakan cara anarkis. Guna mengurai benang kusut konflik ini, solusi yang atas konflik tersebut mencakup mediasi terpadu oleh Forkopimda dan penerapan restorative justice bersyarat bagi delik subsisten dengan tetap menindak tegas pelaku anarkisme. Sebagai langkah perbaikan ke depan, aparat penegak hukum setempat disarankan untuk mengedepankan pendekatan preventif dengan memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hierarki perundang-undangan, sehingga masyarakat memahami bahwa perusahaan pemegang Surat Keputusan (SK) konsesi memiliki legal standing yang sah dan lahan tidak dapat diklaim secara sepihak. Selain itu, Pemerintah Daerah, BPN, dan kementerian terkait harus segera bersinergi untuk mempercepat pembentukan Perda pengakuan Masyarakat Hukum Adat, melakukan penataan ulang tata ruang pasca dicabutnya SK konsesi PT TPL, serta memfasilitasi pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar masyarakat memperoleh kepastian hak milik yang sah dan berkeadilan. Kata Kunci : Kriminalisasi, Konflik Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Sosioyuridis

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Tommy Bramtheo Hutagaol
Date Deposited:	28 Aug 2026 03:15
Last Modified:	28 Aug 2026 03:15
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21731

Actions (login required)

View Item