PULUNGAN, NURALIMA (2026) ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
|
Text
COVER NURALIMA.pdf Download (167kB) |
|
|
Text
ABSTRAK NURALIMA.pdf Download (264kB) |
|
|
Text
BAB I NURALIMA.pdf Download (557kB) |
|
|
Text
DAPUS NURALIMA.pdf Download (244kB) |
|
|
Text
SKRIPSI HALIMA ACC terbaru. (cetak).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan asas independensi dan profesionalisme dalam menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/VII/2009 02/SKBP/KY/IV/2009. Kemudian, kedua asas ini adalah sebagai cerminan dari fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas independensi dan profesionalisme hakim dalam putusan bebas nomor: 454/Pid-B/PN.Sby terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa, penerapan asas independensi dan profesionalisme hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby belum terlaksana secara optimal karena diduga adanya intervensi yang memengaruhi proses pengambilan putusan. Akibatnya, putusan bebas yang dijatuhkan dinilai belum sesuai dengan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan Visum et Repertum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan analisis aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, pertimbangan hakim juga belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim. Hakim diharapkan senantiasa menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam memeriksa serta memutus perkara dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan alat bukti secara objektif.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | NURALIMA PULUNGAN |
| Date Deposited: | 27 Aug 2026 03:54 |
| Last Modified: | 27 Aug 2026 03:54 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21695 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




