Malahayati, Ade (2026) Collaborative Governance Untuk mewujudkan Langkat Lumbung Pangan Studi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover ADE MALAHAYATI_removed.pdf Download (42kB)
	Text Abstrak ADE MALAHAYATI_removed.pdf Download (30kB)
	Text Bab 1 ADE MALAHAYATI_removed.pdf Download (190kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (2).pdf Download (125kB)
	Text Tesis ADE MALAHAYATI.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan Kabupaten Langkat sebagai lumbung pangan. Pembangunan sektor pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, sehingga pendekatan Collaborative Governance menjadi penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kelompok tani, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) yang meliputi face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Collaborative Governance dalam mewujudkan Kabupaten Langkat sebagai lumbung pangan telah melibatkan pemerintah, kelompok tani, sektor swasta, dan lembaga pendukung lainnya. Proses kolaborasi telah berjalan melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, serta menghasilkan berbagai capaian seperti surplus produksi beras, keberadaan lumbung pangan masyarakat, pembangunan infrastruktur pertanian, dan pengembangan klaster pangan. Namun, kolaborasi yang terbangun masih cenderung bersifat koordinatif dan sektoral sehingga belum sepenuhnya terintegrasi. Faktor penghambat Collaborative Governance meliputi faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik. Faktor budaya ditunjukkan oleh masih kuatnya pola bertani yang mengandalkan pengetahuan dan pengalaman turun-temurun sehingga adopsi inovasi pertanian berjalan relatif lambat. Faktor institusi terlihat dari koordinasi antarinstansi yang masih bersifat sektoral, keterbatasan anggaran, belum optimalnya pendampingan oleh sebagian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta bantuan pertanian yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani. Faktor politik ditunjukkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan dan permukiman yang berpotensi mengurangi luas lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Kata Kunci: Collaborative Governance, Ketahanan Pangan, Lumbung Pangan.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	Ade Malahayati
Date Deposited:	24 Aug 2026 06:18
Last Modified:	24 Aug 2026 06:18
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21562

Actions (login required)

View Item