DIARA, MARTI MURAH (2026) PERAN PENGAWASAN DINAS PERIKANAN ACEH TENGAH TERHADAP PENERTIBAN PENGGUNAAN CANGKUL PADANG DI DANAU LUT TAWAR. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER MARTI.pdf Download (143kB)
	Text ABSTRAK MARTI.pdf Download (241kB)
	Text BAB I MARTI.pdf Download (439kB)
	Text DAPUS MARTI.pdf Download (336kB)
	Text SKRIPSI DIARA CETAK .pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Lut Tawar harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020, dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Daratan (PUD) yang mengatur pengawasan perikanan serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Namun, penggunaan alat tangkap cangkul padang masih ditemukan sehingga menyebabkan penurunan populasi ikan depik, kerusakan ekosistem, dan konflik antar nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2025. Pengawasan dilakukan melalui tim terpadu, patroli, monitoring, sosialisasi, dan pendampingan kepada nelayan sehingga mampu menekan penggunaan cangkul padang. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan konflik kepentingan antar nelayan. Upaya yang dilakukan meliputi pengawasan terpadu, patroli, sosialisasi, penyediaan alat tangkap alternatif, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dinas Perikanan Aceh Tengah perlu meningkatkan konsistensi pengawasan, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar penertiban penggunaan cangkul padang berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mendukung upaya ini, dinas terkait harus mengalokasikan anggaran secara optimal, menambah jumlah sumber daya manusia, dan menyediakan alat tangkap alternatif yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MARTI MURAH DIARA
Date Deposited:	24 Aug 2026 03:55
Last Modified:	24 Aug 2026 03:55
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21508

Actions (login required)

View Item