Heri, Muhammad (2026) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI PENGEMIS DI KABUPATEN ACEH TIMUR. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER MUHAMMAD HERI (220210205).pdf Download (18kB)
	Text ABSTRAK MUHAMMAD HERI (220210205).pdf Download (9kB)
	Text BAB 1MUHAMMAD HERI (220210205).pdf Download (161kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA MUHAMMAD HERI (220210205).pdf Download (129kB)
	Text MUHAMMAD HERI (220210205).pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pengemis merupakan masalah sosial kompleks yang mencerminkan kemiskinan struktural dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kabupaten Aceh Timur dengan tingkat kemiskinan mencapai 13,26% atau sekitar 60.860 jiwa menghadapi permasalahan pengemis yang semakin marak di berbagai titik strategis seperti lampu merah, pasar, dan pusat keramaian. Meskipun berbagai program penanganan telah dijalankan melalui Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 serta kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, jumlah pengemis belum menunjukkan penurunan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kabupaten Aceh Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka collaborative governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penanganan pengemis di Aceh Timur belum berjalan efektif. Kolaborasi yang terjadi hanya sebatas koordinasi sederhana dalam bentuk penyerahan gepeng dari Satpol PP ke Dinas Sosial, kemudian dikarantina singkat dan dipulangkan ke kampung asal tanpa program pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi kesadaran Satpol PP akan keterbatasan kewenangannya, inisiatif pelibatan pihak sekolah, serta kepedulian masyarakat yang masih mau melapor. Faktor penghambat yang dominan dan bersifat struktural meliputi keterbatasan sarana, anggaran, dan program pembinaan; lemahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi; serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat tidak adanya umpan balik, keberadaan gepeng pendatang lintas wilayah, indikasi sindikat, dan tidak dilibatkannya tokoh agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pengemis di Aceh Timur memerlukan komitmen politik, alokasi anggaran, pembangunan fasilitas rehabilitasi, pembentukan forum koordinasi formal, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat secara terstruktur agar collaborative governance dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	MUHAMMAD HERI
Date Deposited:	20 Aug 2026 08:29
Last Modified:	20 Aug 2026 08:29
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21441

Actions (login required)

View Item