Pratama, Furqan (2026) IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ACEH DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Furqan Pratama.pdf Download (73kB)
	Text Abstrak Furqan Pratama.pdf Download (97kB)
	Text BAB I Furqan Pratama.pdf Download (218kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Furqan Pratama.pdf Download (129kB)
	Text TESIS FURQAN PRATAMA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Khusus di Provinsi Aceh, penyelenggaraan jaminan kesehatan didukung oleh kewenangan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian diimplementasikan melalui Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Pemerintah Aceh berupaya memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan peserta PBI Jaminan Kesehatan yang berstatus nonaktif dan baru dapat diaktifkan kembali ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai implementasi Program JKA dalam memenuhi hak konstitusional atas kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dan BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi Program Jaminan Kesehatan Aceh di Kabupaten Aceh Selatan pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa membedakan status kepesertaan aktif maupun nonaktif, sehingga hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tetap terpenuhi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa sentralisasi persetujuan aktivasi kepesertaan di tingkat Pemerintah Aceh, ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat, belum optimalnya integrasi sistem digital, serta mekanisme aktivasi kepesertaan yang masih bersifat reaktif. Kedua, mekanisme aktivasi kepesertaan Program JKA menimbulkan beberapa implikasi terhadap pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan, yaitu berkurangnya kepastian dan kecepatan pelayanan akibat proses persetujuan yang masih terpusat, tertundanya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan karena ketidaksesuaian data desil kesejahteraan, belum optimalnya efektivitas pelayanan akibat kendala sistem digital, serta munculnya potensi adverse selection karena kepesertaan baru diaktifkan ketika masyarakat telah membutuhkan pelayanan kesehatan. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan secara preventif sebagaimana tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Ketiga, optimalisasi implementasi Program JKA dapat dilakukan melalui penguatan orientasi pelayanan kesehatan yang berbasis hak konstitusional, peningkatan koordinasi antarinstansi, pemberian kewenangan administratif yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dalam proses aktivasi kepesertaan, penyempurnaan integrasi sistem digital dan validasi data kepesertaan, serta penyempurnaan mekanisme aktivasi kepesertaan agar lebih bersifat preventif. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Program JKA sekaligus memperkuat pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan. Kata Kunci: Program Jaminan Kesehatan Aceh, Hak Konstitusional atas Kesehatan, Implementasi, Otonomi Khusus Aceh

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Furqan Pratama
Date Deposited:	20 Aug 2026 07:17
Last Modified:	20 Aug 2026 07:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21426

Actions (login required)

View Item