MAWADDAH, SITI (2026) KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA (Studi Penelitian Di Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (150kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (259kB)
	Text BAB 1.pdf Download (268kB)
	Text DAPUS.pdf Download (230kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di wilayah desa. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat desa adalah infrastruktur jalan yang layak untuk menunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam kenyataannya, di Desa Sei Nahodaris masih ditemukan jalan rusak, pembangunan belum optimal, kurangnya transparansi, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan hukum Pemerintah Desa Sei Nahodaris dalam pembangunan jalan desa serta hambatan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini deskriptif, menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sei Nahodaris memiliki kewenangan dalam pembangunan jalan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun pelaksanaannya belum optimal karena memiliki hambatan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, kondisi geografis, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki perencanaan melalui musyawarah desa, mengoptimalkan Dana Desa, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait sesuai prinsip pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 78, dan Pasal 79 UU Desa. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sei Nahodaris disarankan meningkatkan tata kelola pembangunan jalan melalui perencanaan partisipatif, transparansi Dana Desa, dan pengawasan bersama masyarakat serta BPD. Selain itu, kapasitas aparatur dan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat, serta partisipasi masyarakat ditingkatkan agar pembangunan jalan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan desa.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SITI MAWADDAH
Date Deposited:	18 Aug 2026 05:04
Last Modified:	18 Aug 2026 05:04
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21313

Actions (login required)

View Item