Al Asyi, Mujiburrahman (2026) PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK TERNAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN (Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text MUJIBURRAHMAN AL-ASYI_Cover.pdf Download (183kB)
	Text MUJIBURRAHMAN AL-ASYI_ringkasan.pdf Download (831kB)
	Text MUJIBURRAHMAN AL-ASYI_bab 1.pdf Download (803kB)
	Text MUJIBURRAHMAN AL-ASYI_daftar pustaka.pdf Download (375kB)
	Text MUJIBURRAHMAN AL-ASYI_Full.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik ternak merupakan suatu konflik yang sering terjadi di suatu wilayah pedesaan, terutama desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat gampong. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi adalah penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang disebabkan hewan yang berkeliaran secara liar tanpa adanya pengawasan oleh pemilik ternak yang menyebabkan beberapa permasalahan di lingkungan gampong Paloh Lada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian serta bentuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian di gmapong Paloh Lada. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan Undang-Undang yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data yang berhubugan dengan objek penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research), analisis data menggunakan tahap pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui jalur non-litigasi, yaitu melalui mekanisme adat gampong sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam proses ini, aparatur gampong seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh adat berperan sebagai mediator yang netral. Kendala dalam penyelesaian sengketa meliputi beberapa aspek, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengawasi ternak, kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi, keterbatasan ekonomi pemilik ternak, belum adanya aturan tertulis di tingkat gampong, serta faktor hubungan sosial yang mempengaruhi keberanian pihak korban dalam menuntut haknya. Selain itu, dilakukan pula upaya preventif berupa pengawasan terhadap ternak dan pelibatan tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman nilai-nilai tanggung jawab dan keadilan. Diharapkan kepada aparatur desa agar terus meningkatkan perannya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian. Pemilik ternak juga meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternaknya dan menyediakan kandang yang memadai agar ternak tidak berkeliaran dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MUJIBURRAHMAN AL-ASYI
Date Deposited:	12 Aug 2026 08:21
Last Modified:	12 Aug 2026 08:21
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21140

Actions (login required)

View Item