HAANIYAH, ZAIN (2026) PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL HALAL DI KOTA TANJUNG BALAI. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (25kB)
	Text Abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Bab I.pdf Download (375kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (131kB)
	Text Full Text (2).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan konsumen di Kota Tanjung Balai sangat penting terutama banyaknya beredar kosmetik tanpa label halal seiring pesatnya perkembangan konsumen. Produk kosmetik tanpa label halal berpotensi merugikan konsumen dan menunjukkan belum optimalnya pengawasan oleh BPOM. Pada Pasal 4 undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan setiap produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan pelabelan halal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum oleh BPOM serta kendala dan upaya dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan teknik wawancara kepada pihak terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan (library research) melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh BPOM terhadap produk kosmetik tanpa label halal di Kota Tanjung Balai dilakukan melalui pengawasan pre-market dan post-market, pemeriksaan distribusi, serta penindakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran akibat keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi, kerja sama antar instansi, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum. Disarankan agar BPOM meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna efektivitas penegakan hukum. Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta dukungan pemerintah dalam penambahan sumber daya. Pelaku usaha diharapkan lebih patuh, dan masyarakat lebih selektif dalam memilih produk.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Haaniyah Haaniyah Zain
Date Deposited:	12 Aug 2026 08:09
Last Modified:	12 Aug 2026 08:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21138

Actions (login required)

View Item