APRILYA, AZRINA YOLANDA (2026) EFEKTIVITAS PELAKSAAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA TEBING TINGGI. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text COVER AZRINA.pdf Download (152kB)
	Text ABSTRAK AZRINA.pdf Download (276kB)
	Text BAB I AZRINA.pdf Download (301kB)
	Text DAPUS AZRINA.pdf Download (224kB)
	Text Azrina Yolanda Skripsi cetak.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum di Kota Tebing Tinggi masih menjadi permasalahan yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan fungsi ruang publik. Kondisi tersebut menuntut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah serta memelihara ketenteraman dan ketertiban umum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tebing Tinggi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Informan penelitian terdiri atas Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional, akademisi, pedagang kaki lima, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP telah dilaksanakan melalui patroli rutin, sosialisasi, pemberian teguran, dan pendekatan persuasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena tujuan penertiban belum tercapai secara berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh masih adanya Pedagang Kaki Lima yang kembali berjualan pada lokasi yang telah ditertibkan. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan, namun tingkat kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku masih rendah. Pelaksanaan tugas juga dihadapkan pada kendala berupa belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan Pedagang Kaki Lima serta keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat agar penertiban Pedagang Kaki Lima dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	Azrina Yolanda
Date Deposited:	11 Aug 2026 03:37
Last Modified:	11 Aug 2026 03:37
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21061

Actions (login required)

View Item