Najla, Amatul (2026) ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR URUSAN AGAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (133kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (296kB)
	Text BAB I.pdf Download (565kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (285kB)
	Text TESIS AMATUL NAJLA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian Perkawinan dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penerapan hukum terhadap keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm mengesampingkan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris karena tidak didaftarkan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata serta konsep akad dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus keabsahan perjanjian perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap para pihak dan untuk menganalisis upaya hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan sifat penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama. Namun, berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata dan konsep akad dalam hukum Islam, perjanjian yang dibuat secara sah di hadapan notaris tetap memenuhi syarat sah perjanjian dan rukun serta syarat akad sehingga mengikat para pihak. Putusan tersebut berdampak pada lemahnya penerapan asas hukum perjanjian serta mengakibatkan harta yang diperjanjikan sebagai harta terpisah tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi upaya represif melalui pengajuan gugatan baru untuk memperoleh pengakuan atas keabsahan dan keberlakuan perjanjian perkawinan. Disarankan agar pembentuk undang-undang mempertegas kedudukan pencatatan perjanjian perkawinan sebagai persyaratan administratif, hakim menerapkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata secara konsisten, serta para pihak yang dirugikan menempuh gugatan baru (nieuw geding) untuk memperoleh pengakuan atas keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan. Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian, perkawinan, Kantor Urusan Agama, KUHPerdata.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Amatul Najla
Date Deposited:	10 Aug 2026 08:35
Last Modified:	10 Aug 2026 08:35
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/21018

Actions (login required)

View Item