Altafa, Dhiya Ersya (2026) PERAN MASYARAKAT DESA TANAH TERBAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
|
Text
COVER.pdf Download (140kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (229kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (260kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB) |
|
|
Text
FULL TEKS (2).pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Penegakan hukum korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga negara seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK, tetapi juga pada peran aktif masyarakat. Peraturan perundang-undangan telah memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun implementasinya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada kasus korupsi dana desa di Desa Tanah Terban, Kabupaten Aceh Tamiang yang diselesaikan melalui musyawarah tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat, hambatan yang dihadapi, serta upaya dalam pencegahan korupsi dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui wawancara dengan informan dan responden. Dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Peran masyarakat Desa Tanah Terban, Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyelesaian kasus korupsi dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi awal permasalahan, pembentukan forum masyarakat, penyampaian permohonan audit khusus kepada Inspektorat Aceh Tamiang, serta audiensi dengan camat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Penanggungjawab Bupati Aceh Tamiang. Namun, proses tersebut menghadapi berbagai hambatan yaitu keterbatasan akses informasi publik, budaya musyawarah yang lebih diutamakan oleh masyarakat, kesulitan dalam proses pemberhentian kepala desa, serta lemahnya dorongan penegakan hukum akibat adanya pengembalian dana. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa diharapkan untuk dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa serta memperkuat integritas aparatur pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat sebagai alat kontrol sosial juga perlu mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum guna memberikan efek jera dan menutup peluang terjadinya penyimpangan serupa di masa mendatang demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Kata Kunci: Peran Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Dhiya Ersya Altafa |
| Date Deposited: | 10 Aug 2026 05:15 |
| Last Modified: | 10 Aug 2026 05:15 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20974 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




