Yusuf, Fauzi Hilmi (2026) PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER TESIS FAUZI HILMI YUSUF.pdf Download (391kB)
	Text ABSTRAK TESIS FAUZI HILMI YUSUF.pdf Download (99kB)
	Text BAB I TESIS FAUZI HILMI YUSUF.pdf Download (741kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA TESIS FAUZI HILMI YUSUF.pdf Download (223kB)
	Text TESIS FULL FAUZI HILMI YUSUF.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan bagian dari fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di luar penuntutan pidana yang berperan mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Keberadaan JPN menjadi instrumen strategis dalam melindungi kepentingan negara, menegakkan supremasi hukum, serta menyelamatkan keuangan dan aset negara, sehingga mencerminkan perluasan fungsi kejaksaan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Secara normatif, kewenangan JPN diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara, dan diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya bagi instansi pemerintah dan BUMN/BUMD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran JPN dalam bidang perdata dan tata usaha negara dan menganalisis pengaturan hukum dan batasan kewenangannya dalam menjalankan fungsi perwakilan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang perdata dan tata usaha negara, serta belum optimalnya pemanfaatan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) oleh instansi pemerintah. Perbedaan karakter perkara menuntut peningkatan kapasitas dan spesialisasi JPN agar mampu menjalankan fungsi representasi negara secara efektif. Penguatan peran JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha negara menjadi penting untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan konsistensi penerapan prinsip negara hukum dalam praktik pemerintahan. JPN hanya berwenang mewakili negara, pemerintah pusat dan daerah, instansi pemerintah, serta badan atau lembaga negara tertentu sepanjang berkaitan dengan kepentingan negara, dan tidak dapat mewakili kepentingan privat kecuali secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Disarankan, peran Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara memiliki urgensi strategis dalam sistem hukum nasional, namun memerlukan penguatan implementasi, namun peran JPN memiliki batasan yang tegas, yakni hanya mencakup perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara atau kekayaan negara, tidak meliputi sengketa privat, serta terbatas pada fungsi representasi hukum tanpa mencampuri diskresi administratif pejabat tata usaha negara, sehingga tetap tunduk pada asas legalitas, profesionalitas, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, disarankan adanya penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara, serta penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah agar peran JPN dapat berjalan secara optimal dalam melindungi kepentingan negara dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Kata Kunci: Peran, Jaksa Pengacara Negara, Perdata, Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Fauzi Hilmi Yusuf
Date Deposited:	07 Aug 2026 03:32
Last Modified:	07 Aug 2026 03:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20960

Actions (login required)

View Item