Citra, Tiara Chania (2026) PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK AKIBAT PERCERAIAN. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text dapus.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI TIARA CHANIA CITRA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Meningkatnya angka perceraian di Kota Lhokseumawe menimbulkan dampak terhadap kesehatan mental anak, seperti kecemasan, trauma, dan ketidakstabilan emosional. Perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin hak anak atas perlindungan dan kesehatan mental. Namun, perlindungan kesehatan mental anak akibat perceraian belum diatur secara khusus dan implementasinya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, peran DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, serta kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, konselor anak, orang tua, anak korban perceraian, dan akademisi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan kesehatan mental anak akibat perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur perlindungan kesehatan mental anak korban perceraian. DP3AP2KB Kota Lhokseumawe telah menjalankan perannya melalui layanan konseling, pendampingan psikologis, edukasi, serta monitoring terhadap kondisi anak. pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya mekanisme khusus yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam perlindungan hukum akibat perceraian orang tua. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dengan implementasi perlindungan kesehatan mental anak akibat perceraian. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi yang lebih khusus mengenai perlindungan kesehatan mental anak, peningkatan kapasitas kelembagaan DP3AP2KB, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi anak korban perceraian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Dinas Sosial, Kota Lhokseumawe

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Tiara Chania Citra ara
Date Deposited:	06 Aug 2026 01:35
Last Modified:	06 Aug 2026 01:35
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20914

Actions (login required)

View Item