Larasati, Aura Dwipramitha (2026) Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memperniagakan Secara Ilegal Satwa Yang Di Lindungi (Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text dapus.pdf Download (1MB)
	Text skripsi Aura Dwipramitha Larasati.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan sekitar 300.000 jenis satwa liar yang terus terancam oleh maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal. Tindak pidana ini kerap melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran berbeda, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ, di mana terdakwa Eddy Alamsyah Putra terbukti turut serta memperniagakan seekor Orang Utan Sumatera (Pongo abelii) yang berstatus Critically Endangered sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan konsep turut serta (medeplegen) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi, serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ dengan menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , serta penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep turut serta (medeplegen) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung baru dapat dibenarkan secara doktrinal setelah diuji, sebab jika syarat pelaksanaan bersama dimaknai sempit sebagai kontak fisik dengan satwa, kualifikasi tersebut semestinya justru gugur, kesesuaian ini dapat dipertahankan karena terpenuhinya kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan bersama berupa kendali dan kontribusi esensial terdakwa dalam mengorganisasi seluruh rangkaian transaksi, sehingga ketiadaan kontak fisik dengan satwa yang diperniagakan tidak dengan sendirinya menempatkan perannya sebagai pembantuan (medeplichtige). Pertimbangan hakim dalam putusan hanya memenuhi standar yuridis secara formal, sebab penerapan doktrin penyertaan (medeplegen) tidak disertai penalaran doktrinal yang eksplisit meskipun berujung pada simpulan bahwa terdakwa terbukti sebagai medepleger, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tanpa mengintegrasikan status Critically Endangered Orang Utan Sumatera sebagai faktor pemberat, sehingga pidana yang dijatuhkan berpotensi kurang memberikan efek jera, dan pertimbangan hukum tersebut juga belum menguraikan secara eksplisit dasar pembeda antara kedudukan medepleger dan medeplichtige. Kata Kunci : Tindak Pidana, Turut Serta, Pertimbangan Hakim

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Aura Dwipramitha Larasati
Date Deposited:	06 Aug 2026 01:32
Last Modified:	06 Aug 2026 01:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20912

Actions (login required)

View Item