PILIANG, LIDYA ANGGRAINI (2026) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR 15/G/PILKADA/2024/PTTUN MEDAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 825 K/TUN/PILKADA/2024 DALAM SENGKETA PILKADA ACEH TAMIANG 2024. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover l.pdf Download (155kB)
	Text abstrak l.pdf Download (276kB)
	Text bab 1 l.pdf Download (768kB)
	Text dapus l.pdf Download (297kB)
	Text Revisi Sidang Lidya (1) (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sengketa penolakan pasangan calon independen Hamdan Sati–Febriadi melalui keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang yang menolak pendaftaran mereka. Penolakan itu memunculkan persoalan hukum karena dianggap tidak memberi kesempatan perbaikan dokumen dan dinilai bertentangan dengan Qanun Aceh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan pemilihan kepala daerah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara PT TUN Medan dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan upaya administratif pasangan calon independen Bupati Aceh Tamiang 2024, serta bertujuan menilai Putusan PT TUN Medan telah menerapkan AUPB secara tepat dalam memeriksa sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan. Sifat penelitiannya deskriptif analitis, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan skripsi ini adalah PTTUN Medan menilai bahwa pasangan calon independen Bupati Aceh Tamiang telah menempuh upaya administratif. Sebaliknya, Mahkamah Agung menilai bahwa pasangan calon independen Bupati Aceh Tamiang tidak terlebih dahulu melalui upaya administratif (keberatan ke Panwaslih) sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan PTTUN Medan telah menilai bahwa Keputusan KIP Aceh Tamiang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penolakan pendaftaran tersebut dianggap sangat merugikan pasangan calon independen Bupati Aceh Tamiang karena KIP Aceh Tamiang menolak pendaftaran tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen dianggap yang sebagai tindakan yang cacat prosedur. Saran kepada penyelenggara pemilu (KIP): Perlunya meningkatkan pemahaman terhadap harmonisasi regulasi antara aturan nasional (PKPU/UU Pemilu) dengan aturan daerah (Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan pemilihan kepala daerah) dan kepada peserta pilkada: Pentingnya bagi calon perseorangan dalam melakukan pendaftaran pencalonan untuk lebih cermat dalam memenuhi seluruh prosedur administratif

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	LIDYA ANGGRAINI PILIANG
Date Deposited:	04 Aug 2026 06:39
Last Modified:	04 Aug 2026 06:39
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20846

Actions (login required)

View Item