Mardzhati, Alfhi (2026) PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SITUS MAHKAMAH SYARIYAH (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER TESIS ALFHI MARDZHATI.pdf Download (112kB)
	Text ABSTRAK ALFHI MARDZHATI.pdf Download (275kB)
	Text BAB I TESIS ALFHI MARDZHATI.pdf Download (377kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ALFHI MARDZHATI.pdf Download (164kB)
	Text FULL TESIS ALFHI MARDZHATI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak warga negara yang berkaitan dengan hak atas privasi dan kepastian hukum. Dalam konteks peradilan, publikasi putusan melalui situs pengadilan penting untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas peradilan, tetapi juga berpotensi membuka data pribadi para pihak, khususnya dalam perkara perceraian yang memuat informasi sensitif. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi dasar penting dalam menilai publikasi putusan pengadilan, terutama Pasal 36 UU PDP yang menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dalam setiap pemrosesan data. Ketentuan tersebut menempatkan lembaga peradilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi para pihak dalam publikasi putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan perceraian pada situs Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan perceraian di situs Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe belum sepenuhnya optimal, karena tidak mengindahkan prinsip kerahasiaan data pribadi. Hambatan dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem anonimisasi otomatis, adanya kebijakan One Day Minutation dan One Day Publish yang menyebabkan terbatasnya waktu verifikasi, serta kurangnya pengawasan terhadap proses publikasi putusan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yaitu melakukan penyamaran identitas pada sebagian putusan, melakukan pemeriksaan ulang sebelum publikasi, serta meningkatkan kehati-hatian aparatur dalam proses unggah putusan. Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif sehingga masih diperlukan penguatan prosedur anonimisasi dan pengawasan agar keterbukaan informasi publik tetap sejalan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe agar meningkatkan efektivitas pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan. Upaya yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan konsistensi pelaksanaan anonimisasi sebelum putusan dipublikasikan, memperkuat proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap putusan yang akan diunggah, serta meningkatkan kapasitas aparatur peradilan melalui pelatihan yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Selain itu, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe perlu mendorong pengembangan sistem teknologi yang mendukung proses anonimisasi secara lebih efektif guna meminimalkan risiko kesalahan, sehingga tercipta keseimbangan antara keterbukaan informasi peradilan dan perlindungan hak privasi para pihak. Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Mahkamah Syar’iyah

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Alfhi Alfhi Mardzhati
Date Deposited:	27 Jul 2026 03:32
Last Modified:	27 Jul 2026 03:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20635

Actions (login required)

View Item