Nabila, Nabila (2025) PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (202kB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI NABILA FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat diwujudkan melalui pengangkatan anak, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau anak yang terlantar. Pengangkatan anak pada prinsipnya harus melalui penetapan pengadilan guna memperoleh kepastian hukum bagi anak angkat, untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat, proses penerbitan akta kelahiran serta kendala dan upaya yang dilakukan terhadap penerbitan akta kelahiran anak angkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat, karena adanya penetapan Pengadilan maka status anak angkat sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Proses penerbitan akta kelahiran anak angkat pada Disdukcapil Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara penduduk mendatangi kantor Disdukcapil Kota Lhokseumawe dengan membawa persyaratan lengkap, kemudian mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas loket beserta persyaratannya, apabila persyaratan kurang maka permohonan tidak dapat dilanjutkan. Kendala dalam penerbitan akta kelahiran anak angkat yaitu: Kurangnya syarat penetapan pengadilan karena prosesnya yang rumit, lama serta biaya yang tidak sedikit; Tidak memiliki surat keterangan lahir, sehingga tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena tidak memenuhi syarat dan Anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mencari bantuan hukum, meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan memastikan kesejahteraan anak, membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi bagi anak yang tidak memiliki surat keterangan lahir, dan bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya dapat memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian. Adapun Saran yang dapat diberikan kepada orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak diharapkan untuk lebih teliti dan terbuka dengan informasi mengenai prosedur dan ketentuan yang berhubungan mengenai pengangkatan anak yang mana hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan anak di masa depan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengangkatan Anak, Akta Kelahiran.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nabila .
Date Deposited:	24 Jul 2026 08:18
Last Modified:	24 Jul 2026 08:18
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20596

Actions (login required)

View Item