TRIANSHAH, T. DIMAS (2026) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA DESA KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL (STUDI PUTUSAN NO.51/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
|
Text
cover.pdf Download (10kB) |
|
|
Text
ringkasan.pdf Download (87kB) |
|
|
Text
bab 1.pdf Download (298kB) |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (89kB) |
|
|
Text
T DIMAS TRIANSHAH.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola dana demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, di mana kepala desa terbukti menyalahgunakan wewenang dengan kerugian negara sebesar Rp651.390.185 dan dijatuhi pidana penjara lima tahun, denda Rp200 juta, serta uang pengganti senilai kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan sekunder melalui sumber data utama berupa putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna. Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa aturan hukum telah secara tegas mengatur bahwa penyalahgunaan dana desa termasuk tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan, serta menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pertimbangan hakim masih perlu diperkuat terutama dalam menguraikan penyalahgunaan kewenangan, hubungan jabatan terdakwa dengan tindak pidana, serta dampak sosial akibat penyalahgunaan Dana Desa. Penyalahgunaan Dana Desa yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim terhadap perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun pertimbangannya perlu diperkuat dalam aspek penyalahgunaan kewenangan, tanggung jawab jabatan, dan dampak sosial. Disarankan hakim dapat mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang agar putusan mencerminkan keadilan substantif
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | T DIMAS TRIANSHAH |
| Date Deposited: | 24 Jul 2026 05:15 |
| Last Modified: | 24 Jul 2026 05:15 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20580 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




