SIALLAGAN, GRACE YULIANI (2026) ANALISIS TINDAKAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA ETNIS ROHINGYA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER GRACE YULIANI SIALLAGAN.pdf Download (126kB)
	Text ABSTRAK GRACE YULIANI SIALLAGAN.pdf Download (256kB)
	Text BAB 1 GRACE YULIANI SIALLAGAN.pdf Download (427kB)
	Text DAPUS GRACE YULIANI SIALLAGAN.pdf Download (325kB)
	Text Skripsi GRACE YULIANI SIALLAGAN.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap etnis Rohingya merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan termasuk kejahatan terorganisir lintas negara. Di Indonesia, TPPO diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kasus TPPO terhadap etnis Rohingya di Lhokseumawe menimbulkan persoalan hukum terkait pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara dan perlindungan korban. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tindakan hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan etnis Rohingya serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengkaji ketentuan hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan tindakan hukum terhadap pelaku TPPO yang melibatkan etnis Rohingya sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum masih menghadapi kendala bahasa, keterbatasan alat bukti, dan koordinasi antarinstansi. Hambatan tersebut diatasi melalui koordinasi, penggunaan penerjemah, dan penguatan pembuktian. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan etnis Rohingya perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan penerjemah, dan pendampingan bagi korban. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum perlu terus ditingkatkan agar penanganan perkara berjalan efektif serta menjamin perlindungan hak-hak korban. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan kewenangannya dalam menangani perkara TPPO sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun pelaksanaanya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi aktivitas penegakan hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	GRACE YULIANI SIALLAGAN
Date Deposited:	23 Jul 2026 04:59
Last Modified:	23 Jul 2026 04:59
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20572

Actions (login required)

View Item