Muhajir, Muhajir (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (STUDI LIKUIDASI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA). S2 thesis, Fakultas HUKUM.

	Text MUHAJIR_COVER.pdf Download (241kB)
	Text MUHAJIR_ABSTRAK.pdf Download (234kB)
	Text MUHAJIR_BAB I.pdf Download (325kB)
	Text MUHAJIR_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (225kB)
	Text TESIS FILE CD ROOM MUHAJIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang gagal memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), akibat dari tidak optimalnya pengawasan pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali, sehingga ditetapkan status pengawasan hingga pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan likuidasi terhadap PT. BPR Aceh Utara serta mengkaji secara mendalam bentuk dan batas tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pemegang saham pengendali dalam pengelolaan dan pengawasan BUMD tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuidasi PT. BPR Aceh Utara merupakan konsekuensi dari kondisi kesehatan bank yang berada pada kategori tidak sehat, ketidakmampuan manajemen dan pemegang saham dalam melakukan langkah penyehatan, serta tidak terpenuhinya ketentuan permodalan dan prinsip kehati-hatian perbankan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan BUMD tidak hanya terbatas pada penyertaan modal, tetapi juga mencakup kewajiban pengawasan aktif, pembinaan berkelanjutan, serta penjaminan penerapan prinsip good corporate governance. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat berimplikasi pada kerugian daerah dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMD. Kata kunci: likuidasi bank, BUMD, tanggung jawab pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan, good corporate governance.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Muhajir Ajir Ajin
Date Deposited:	23 Jul 2026 03:13
Last Modified:	23 Jul 2026 03:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20547

Actions (login required)

View Item