MUTHMAINNAH, SITI (2026) PENGUATAN KAPASITAS KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (133kB)
	Text Abstrak.pdf Download (218kB)
	Text BAB I.pdf Download (195kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (327kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis penguatan kapasitas kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam penanggulangan bencana kebakaran permukiman, yang semakin mengkhawatirkan dengan lonjakan kejadian bencana dari tahun 2020 sampai 2024. Latar belakang masalah mencakup kepadatan penduduk ekstrem di Kecamatan Langsa Kota (6.912 jiwa/km²), urbanisasi pesat sebagai "Kota Pelajar", serta ketidaksesuaian prioritas risiko bencana dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) 2025-2029 yang mengabaikan kebakaran permukiman, padahal kejadiannya cenderung berulang dan meningkat, bertentangan dengan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kajian ini mengadopsi Policy Capacity Framework dari Xun Wu, M. Ramesh, dan M. Howlett (2018), yang memuat kapasitas kebijakan dalam tiga dimensi utama: analitis, operasional dan politik, pada level individu, organisasi, serta sistem. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan purposive dan snowball sampling terhadap 18 informan. Data dikumpul melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (1994): reduksidata, penyajian data dan penarikan Kesimpulan/verifikasi. Hasil menunjukkan penguatan kapasitas analitis melalui pemahaman regulasi dan data historis (individu), media sosial/call center (organisasi), serta sosialisasi sekolah (sistem), meski terhambat minim system pemetaan berbasis digital dan pelatihan kepegawaian. Kapasitas operasional didukung 208 ASN, anggaran melonjak pada tahun 2025 dan nilai SAKIP baik, tetapi cenderung penanganannya secara reaktif karena struktur BPBD sebagai lembaga multi-hazard yang dukungan kelembagaan pemadam kebakaran belum terpisah secara mandiri. Kapasitas politik paling kuat, dengan Renstra walikota, koordinasi OPD, serta kemitraan dengan pihak luar (NGO) untuk mitigasi Risiko bencana. Tantangan utama meliputi ketidak sesuaian KRB dan kurang pelatihan pegawai dan Masyarakat (analitis) ; proses pemulihan bencana tidak sesuai prosedur secara kelembagaan, serta kerjasama antar lembaga masih adanya ketidaksesuaian alur kelembagaan; serta komunikasi DPRK lemah (operasional), partisipasi masyarakat rendah, anggaran fluktuatif, minim hydrant/peringatan dini (politik). Saran mencakup reformasi kelembagaan, pelatihan sertifikasi, retribusi APAR untuk PAD, dan SOP terintegrasi guna efektivitas pencegahan berkelanjutan. Kata kunci: kapasitas kebijakan, bencana, kebakaran permukiman

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	siti muthmainnah
Date Deposited:	21 Jul 2026 06:11
Last Modified:	21 Jul 2026 06:11
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20516

Actions (login required)

View Item