IRMALINDA, IRMALINDA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI APLIKASI WHATSAPP DALAM KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBERCRIME) (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text dapus.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI IRMALINDA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada prinsipnya mengatur larangan penggunaan data pribadi tanpa izin dan memberikan sanksi bagi pelaku. Namun dalam kasus pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg, di mana data pribadi korban dimanfaatkan pelaku untuk penipuan melalui aplikasi WhatsApp hingga menimbulkan kerugian finansial. Ketidaksinkronan antara regulasi dengan fakta menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi dalam tindak pidana mayantara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi melalui aplikasi WhatsApp, serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg terkait tindak pidana pencurian data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi melalui aplikasi WhatsApp dalam kasus tindak kejahatan mayantara (cybercrime) berdasarkan peraturan perundang-undangan telah tersedia melalui instrumen preventif dan represif dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik yang mewajibkan penerapan keamanan data dan memberikan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku maupun pemulihan bagi korban; sedangkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dilakukan melalui penilaian bahwa unsur delik terpenuhi secara yuridis serta mempertimbangkan kerugian korban, dampak sosial, dan kondisi pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana. Saran penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah agar memperkuat standar keamanan data dan mekanisme pelaporan insiden pencurian data pribadi melalui sistem pengawasan yang terintegrasi. Selain itu, disarankan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman pemidanaan khusus tindak pidana penyalahgunaan data pribadi guna mewujudkan keseragaman dalam penentuan unsur delik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	IRMALINDA .
Date Deposited:	10 Jul 2026 02:57
Last Modified:	10 Jul 2026 02:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20336

Actions (login required)

View Item