ANJELI, FANI (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text dapus.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FANI ANJELI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Digitalisasi administrasi publik menuntut jaminan keamanan serta pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusia dalam perundang-undangan. Namun praktiknya, masih mengalami terjadi berbagai kebocoran data yang menunjukkan kelemahan pengawasan serta mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengelola data, sehingga pelindungan hak privasi belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelindungan data pribadi dan hak privasi ditinjau dari perspektif pelindungan hak asasi manusia.. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum dan karya ilmiah, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi ditinjau dari perspektif perlindungan HAM telah menempatkan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui regulasi dan mekanisme perlindungan yang memadai. Implikasi yuridis dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa negara wajib menyediakan jaminan penegakan hukum melalui pengaturan hak, kewajiban pengendali data, mekanisme pengawasan, dan sistem sanksi, termasuk penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum agar seluruh pemilik data memperoleh perlindungan dan pemulihan yang setara dari potensi penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, Perlindungan hukum preventif melalui transparansi harus diperkuat dengan mekanisme penindakan yang tegas tanpa tebang pilih. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya langkah segera dari pemerintah untuk melakukan sinkronisasi regulasi guna menghilangkan tumpang tindih aturan yang merugikan subjek data. Selain itu, pemerintah wajib menjamin pembentukan lembaga otoritas pengawas pelindungan data pribadi yang memiliki independensi penuh dan lepas dari pengaruh kementerian mana pun agar fungsi pengawasan serta penjatuhan sanksi dapat berjalan objektif demi menjaga martabat seluruh warga negara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi, Hak Asasi Manusia.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FANI ANJELI
Date Deposited:	08 Jul 2026 02:32
Last Modified:	08 Jul 2026 02:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20324

Actions (login required)

View Item