Hasibuan, Fualdhi Husaini (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover SKRIPSI_FUALDHI[1]newww (2) (1).pdf Download (26kB)
	Text AbstrakSKRIPSI_FUALDHI[1]newww (2) (1).pdf Download (7kB)
	Text BAB I SKRIPSI_FUALDHI[1]newww (2) (1).pdf Download (209kB)
	Text DAPUS SKRIPSI_FUALDHI[1]newww (2) (1).pdf Download (83kB)
	Text SKRIPSI_FUALDHI[1]newww (2) (1).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting setelah sebuah regulasi ditetapkan, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sual (PPKS) di perguruan tinggi. Di Universitas Malikussaleh, terdapat fenomena kesenjangan antara keberadaan struktur formal Satgas dengan pelaksanaannya di lapangan, yang ditandai dengan pemahaman yang belum merata di kalangan sivitas akademika dan munculnya keraguan terhadap mekanisme yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan PPKS dijalankan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, meliputi anggota Satgas, mahasiswa, dosen, pelapor, dan terlapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara dualistis. Di satu sisi, sebuah alur penanganan yang sistematis telah dibentuk. Namun di sisi lain, pelaksanaannya dirasakan belum optimal, ditandai dengan upaya sosialisasi yang belum konsisten dan prosedur yang dipersepsikan lambat oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun faktor-faktor penghambatnya terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Pada aspek komunikasi, ditemukan adanya kelemahan dalam penyampaian informasi yang berkontribusi pada rendahnya pengetahuan dan kepercayaan mahasiswa. Dari aspek sumber daya, keterbatasan waktu dan fokus anggota yang memiliki tugas ganda berdampak pada pola kerja yang cenderung reaktif. Selain itu, ditemukan pula hambatan prosedural seperti persepsi mengenai alur birokrasi yang panjang, serta faktor kultural seperti stigma dan kekhawatiran untuk melapor yang menjadi hambatan psikologis signifikan bagi korban. Disarankan perlunya dukungan sumber daya yang memadai dan strategi komunikasi yang terencana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksual, Faktor Penghambat, Satgas PPKS, Komunikasi Organisasi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	FUALDHI HUSAINI HASIBUAN
Date Deposited:	07 Jul 2026 08:14
Last Modified:	07 Jul 2026 08:14
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20320

Actions (login required)

View Item