SIMORANGKIR, RAIMAN D. (2026) IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMBENTUKAN POLRES BERKATEGORI LAYAK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Raiman D Simorangkir_Skripsi fixxx (2).pdf Download (159kB)
	Text Abstrak Raiman D Simorangkir_Skripsi fixxx (2).pdf Download (134kB)
	Text BAB I Raiman D Simorangkir_Skripsi fixxx (2).pdf Download (269kB)
	Text DAPUS Raiman D Simorangkir_Skripsi fixxx (2).pdf Download (220kB)
	Text Cek_220510102_Raiman D Simorangkir_Skripsi fixxx (2).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN RAIMAN D. SIMORANGKIR NIM 22O510102 (Nuribadah, S.H., M.H. dan Fitria Mardhatillah, M.H.) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terealisasinya pembentukan Kepolisian Resor (Polres) di Kabupaten Labuhanbatu Utara meskipun secara normatif daerah tersebut telah memenuhi kriteria pembentukan Polres. Berdasarkan data kriminalitas tahun 2021-2025, Kabupaten Labuhanbatu Utara secara konsisten memiliki jumlah tindak pidana yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah memiliki Polres tersendiri. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.700 kasus tindak pidana di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tingkat penyelesaian perkara sebesar 50,7%, sedangkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencatat 650 kasus dengan tingkat penyelesaian perkara sebesar 66,3%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kebijakan pembentukan Polres di Kabupaten Labuhanbatu Utara serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang mempengaruhi belum terealisasinya pembentukan Polres. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AUPB dalam kebijakan pembentukan Polres di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum berjalan secara optimal, terutama berkaitan dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan umum. Belum terealisasinya pembentukan Polres dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga proses administrasi dan pengambilan keputusan belum berjalan secara efektif. Disarankan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komitmen dalam memenuhi persyaratan pembentukan Polres agar pembentukan Polres di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kata Kunci : Azas Pemerintahan, Pembentukan Polres, Kebijakan Publik

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	RAIMAN D. SIMORANGKIR
Date Deposited:	07 Jul 2026 02:37
Last Modified:	07 Jul 2026 02:37
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20315

Actions (login required)

View Item