RAHMAWATI, RAHMAWATI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN BENIH LOBSTER YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN (ILEGAL) DI ACEH UTARA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (46kB)
	Text ringkasan.pdf Download (14kB)
	Text bab 1.pdf Download (111kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (99kB)
	Text rahmawati.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sektor perikanan merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang pengelolaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai penangkapan benih lobster yang berada dalam rezim perizinan. Namun, di Aceh Utara penangkapan benih lobster (puerulus) tanpa izin masih terjadi karena tingginya permintaan pasar dan nilai ekonomi yang mendorong aktivitas ilegal. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sehingga diperlukan efektivitas penegakan hukum dan penguatan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan benih lobster tanpa izin di Aceh Utara, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara, Penyidik Polres Aceh Utara, Petugas Polairud Polres Lhokseumawe, serta nelayan pesisir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penangkapan benih lobster tanpa izin di Aceh Utara belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan belum adanya tindakan represif berupa penangkapan maupun proses pidana terhadap pelaku. Hambatan yang dihadapi meliputi belum optimalnya pengawasan dan penyebaran informasi mengenai regulasi penangkapan benih lobster, ketergantungan penegakan hukum pada laporan masyarakat, kesulitan pembuktian, serta faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan masih didominasi oleh pendekatan preventif berupa rencana sosialisasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penguatan pengawasan, namun belum terlaksana secara optimal. Disarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan pengawasan dan penyebaran informasi mengenai regulasi penangkapan benih lobster, memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir guna mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas penangkapan benih lobster tanpa izin.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	RAHMAWATI RAHMAWATI
Date Deposited:	06 Jul 2026 04:04
Last Modified:	06 Jul 2026 04:04
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20275

Actions (login required)

View Item