SITORUS, FARIDAH RAMADANI (2026) PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Penelitian Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Skripsi Faridah Ramadani Sitorus FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin tanpa adanya diskriminasi. Secara normatif, hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum, implementasi, serta hambatan dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Sosial, serta penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada belum optimalnya implementasi kebijakan. Hal ini terlihat dari belum adanya ASN maupun PPPK penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan pemerintah daerah mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari total pegawai. Selain itu, implementasi kebijakan juga masih menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya formasi kerja, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya aksesibilitas dan fasilitas pendukung, serta masih adanya stigma sosial terhadap kemampuan kerja penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas empiris dalam pelaksanaan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kuota kerja penyandang disabilitas, penyediaan sistem rekrutmen yang inklusif, serta peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung agar pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat terlaksana secara setara, adil, dan non-diskriminatif. Kata kunci : Hak Pekerjaan, Penyandang ,Disabilitas, Non-Diskriminasi.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FARIDAH RAMADANI SITORUS |
| Date Deposited: | 02 Jul 2026 06:31 |
| Last Modified: | 02 Jul 2026 06:31 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20272 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




