Pasaribu, Intan Syahputri (2025) ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (Studi Putusan Nomor 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover .pdf Download (31kB)
	Text Abstrak pdf.pdf Download (99kB)
	Text Bab I .pdf Download (411kB)
	Text Daftar pustaka.pdf Download (222kB)
	Text Full Teks Intan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Intan Syahputri Pasaribu NIM: 210510164 Aspek Hukum Pidana Dalam Perjanjian Jual Beli Batubara (Studi Putusan Nomor 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL) (Dr. Ummi Kalsum S.H., M.H dan Fitria Mardhatillah, M.H. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu merupakan hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia adalah KUHPerdata. Hukum pidana di Indonesia bersifat ultimum remedium (upaya terakhir). Salah satu contoh kasus perkara perdata yang dipidanakan, adalah kasus antara PT. Adibara dengan PT. Humpus. Kasus ini bermula dari perkara pidana penipuan jual beli antara PT. Humpus dimana pada dasarnya kasus ini diawali dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk jual beli batubara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana penipuan yang terjadi dalam perjanjian jual beli dan untuk mengetahui dan memahami unsur pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan nomor 1197/Pid.B/2013/PN.Jkt. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasrkan putusan nomor 1197/Pid.B/2013/PN.Jkt. masih terdapat kekurangan dikarenakan dalam penjatuhan putusan hakim dinilai kurang sesuai, karena penjatuhan pidana yang seharusnya dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu hukuman maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan yaitu 4 (empat) tahun penjara. Mengingat bahwa dalam perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri. Perjanjian jual beli seharusnya tidak hanya membahas mengenai hukum perdata, tetapi juga harus dipahami apakah ada unsur pidananya atau tidak. Kepada pembuat Undang-Undang kedepannya harus mempertimbangkan hal tersebut dikarenakan menyangkut hak orang lain. Aparat penegak hukum khususnya hakim harus mampu mempertimbangkan perbuatan dari pelaku tindak pidana khususnya penipuanp agar tidak terjadi kesenjangan antara perbuatan dengan hukuman. Kata Kunci : Perjanjian, Jual-Beli, Penipuan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	INTAN SYAHPUTRI P INTAN SYAHPUTRI P
Date Deposited:	02 Jul 2026 06:30
Last Modified:	02 Jul 2026 06:30
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20268

Actions (login required)

View Item